Negara Harus Hadir Dalam Budi Daya Kopi Nusantara

01-07-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema saat RDP dengan jajaran eselon I Kementerian Pertanian, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020). Foto : Andri/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menyebut bahwa kehadiran negara dalam upaya budi daya kopi, khususnya di Nusa Tenggara Timur masih rendah. Bahkan ia menyebut justru LSM yang lebih berperan dalam budi daya kopi di Tanah Komodo tersebut. Menurutnya, regenerasi kopi di NTT masih kurang. Kopi-kopi yang ada justru berasal dari warisan lelulur para pendahulu di NTT.

 

Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah agar ada regenerasi kopi Nusantara. “Saya ingin tanya apakah ada itu soal regenerasi kopi? Nah kopi di beberapa tempat di NTT itu tidak mengalami proses regenerasi dan umumnya usianya sudah tua. Kopi yang ada di sana itu adalah warisan dari orang tua dan leluhur. Nah sementara potensi kopi di NTT itu luar biasa," ujar legislator asal NTT yang akrab disapa Ansy Lema ini saat RDP dengan jajaran eselon I Kementerian Pertanian, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020). 

 

Ansy Lema menyebut minimnya regenerasi kopi di NTT disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan tidak ada program pendampingan dari negara. Justru pendampingan hadir oleh LSM.  "Penyebabnya adalah karena pengetahuannya yang minim dan tidak ada program pendampingan. Padahal kopi NTT ada yang dikirim ke mancanegara. Nah kita ingin betul para ahli ini mendampingi masyarakat dan saya cek ke lapangan yang mendampingi selama ini hanyalah LSM, negara tidak hadir,” ujarnya.

 

Selain itu, pengelolaan bibit kopi pasca panen juga perlu mendapatkan perhatian negara. Ia pun meminta Kementan untuk serius dalam pembudidayaan dan pendampingan para petani kopi agar ada regenerasi dan tumbuh kembang yang lebih besar. "Selain itu juga pengelolaan pasca panen. Ini pengelolaanya juga tradisional dan butuh sentuhan pendampingan," tutup politisi PDI-Perjuangan ini. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Alokasikan 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Komisi IV Akan Kawal Ketat
21-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan...
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...